H.Igun Sumarno: Ada Agenda Apa Ini ?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Berita Depok.com| Kota Kembang – Suhu politik di DPRD Kota Depok kini relativ sedikit lebih panas dari biasanya, hal ini tidak telepas dari pernyataan dari Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Depok, Hamzah, pada saat sidang paripurna, Selasa, (30/10) yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Depok Yeti Wulandari.

Diakhir sidang paripurna, H. Tajudin Tabri dari Fraksi Partai Golkar mengintrupsi sidang,terkait dengan  sering tidak hadirnya unsur pimpinan dan anggota dewan dalam paripurna.

Menanggapi intrupsi tersebut, Ketua BKD, H. Hamzah menjelaskan bahwa secara terbuka bahwa pihak BKD sudah melayangkan surat teguran I pada tertanggal 1 Agustus 2018 kepada saudara Igun Sumarno, dari Fraksi PAN yang tidak pernah hadir dan kami telah menjelaskan kepada Fraksi PAN.

Selanjutnya  pada bulan September 2018 kami juga telah mengirimkan surat teguran kedua terhadap pimpinan DPRD Depok, (Igun Sumarno).

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Depok, H.Igun Sumarno menyatakan keberatan dan mempertanyakan dan beberapa hal dari sikap maupun pernyataan  Ketua BKD.

Menurut H.Igun Sumarno, “Terkait dengan mangkir rapat sampai berpuluhkali tidak ikut rapat paripurna, kenapa baru tanggal 18 Oktober 2018 baru dikasih surat peringatan ke saya? Dan itu merupakan Surat Peringatan ke dua. Padahal Surat Peringatan Pertama belum merasa belum pernah diterima”. Ujarnya pada hari Rabu (31/10).

Lebih lanjut ungkapnya, bahwa dirinya menerima surat dari BKD tertanggal 02 Agustus 2018 dengan nomor : 07/BKD/IX/2018 perihal: laporan. Jadi Surat Peringatan Pertama belum pernah diterima” ungkapnya.

Igun juga mengingatkan bahwa sesuai dengan tata tertib dan kode etik  yang berlaku, bahwa  jika anggota DPRD  tiga bulan berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan; dan  tidak mengikuti sidang paripurna selama 6 kali berturut-turut tanpa keterangan maka  bisa diberi sanksi peringatan.

Seharusnya sebelum ada pernyataan tersebut, pihak BKD melakukan penelitian atau pengecekan ke Sekretaris Dewan. Apakah betul dan mengapa tidak bisa hadir rapat ?

Igun juga menyadari atas ketidak hadirnya dalam rapat paripurna dikarenakan harus membagi waktu sebagai wakil rakyat dan ketua partai PAN di Depok.

“Saya ini selain dari anggota DPRD yang merupakan representasi dari masyarakat, kami juga pegawai partai, apa lagi saya sebagai ketua partai yang juga mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat  terkadang bentrok, tapi  muara akhirnya juga untuk mendukung kinerja DPRD dan kemaslahatan rakyat juga” tegasnya.

Dirinya juga menyayangkan sikap Pimpinan BKD yang membahas tingkat ketidakhadiran di dalam rapat paripurna, diluar topik agenda rapat paripurna tentang penyampaian nota keuangan dan Raperda APBD Depok 2018.

“Kenapa ada agenda lain yang disisipkan dalam rapat paripurna, seharusnya masalah ketidak hadiran ada  mekanisme lain yaitu rapat internal Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat BKD yang bisa mengundang yang bersangkutan” jelasnya.

Yang sangat disayangkan  olehnya,  Ketua BKD dalam menegur ikut juga dibawa institusi, tidak eloklah menyebut nama partai Partai Amanat Nasional, kalau mau menegur ya cukup Igun saja, dibawah kita ada ribuan kader yang melihat dan mendengarkan.

Share.

About Author

Leave A Reply