Depok- Partai Gerindra mensinyalir adanya oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Depok yang mencoba-coba masuk ke dalam politik praktis hal tersebut di ungkapkan oleh Hamzah salah satu anggota DPRD dari Partai Gerindra.
“Ada oknum atau orang-orang tertentu yang ingin keharmonisan Walikota dan Wakil Walikota pecah banyak orang-orang yang asal bos senang sehingga terjadi benturan gesekan politik,” jelasnya, Kamis (18/05).
Di sampaikan Hamzah, bahwa pihaknya telah mengetahui hal tersebut untuk itu dirinya berharap agar oknum-oknum tersebut tidak masuk ke dalam politik praktis.
“Walikota dan Wakilnya itu di usung oleh partai politik dan sudah bahwa mereka tidak boleh masuk ke dalam ikut dalam politik praktis, saya berharap agar para ASN bekerja sesuai dengan tupoksinya saja,karena intruksi dari kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota untuk di jalankan, jangan mengatur-atur sehingga terjadi perpecahan antar Wali dan Wakil,” tegasnya.
Disampaikan Hamzah bahwa sesuai dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) beberapa hari yang lalu dimana pimpinan tertinggi partai Gerindra telah memberikan instruksi kepada para kader yang menjadi pimpinan kepala daerah untuk dapat menarik benang merah menjaga kaharmonisasian antara kepala daerah dan pimpinan kepala daerah untuk saling harmonis sampai selesai masa jabatannya.
“Ini adalah suatu instruksi dari pimpinan kami dan untuk itu kami menghimbau kepada pihak-pihak yang ingin memecah belah Walikota dan Wakil Walikota untuk tidak melakukan hal tersebut,” teranganya.
Di ungkapkan Hamzah bahwa praktek penempatan posisi strategis di lingkungan balaikota syarat akan kepentingan kelompok tertentu,untuk itu kembali pihaknya menghimbau kapada seluruh oknum ASN untuk tidak masuk kedalam politik praktis.
“Saya tidak perlu sebutkan siapa tetapi saya sudah tau karena penempatan posisi strategis dan penempatan-penempatan posisi organisasi pemerintahan yang strategis dan ini oknum-oknum mereka masuk di sana seolah-olah bahwa Walikota dan Wakil Walikota tidak harmonis dan ini yang mereka ciptakan untuk itu kami fraksi Gerindra sebagai partai pendukung tidak akan tinggal diam untuk mengamati bahkan menyapu bersih-bersih oknum-oknum tertentu,” tandasnya.
Hal senada juga di sampaikan oleh Pengamat dan sekaligus dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat mengatakan, bahwa sebaiknya para ASN tidak masuk kedalam politik pratis karena hal ini tentu akan mempengaruhi netralitas di dalam birokrat.
“Idealnya ASN itu sebagai birokrat tugasnya sebagai pelayan publik kalau dia masuk ke dalam politik praktis maka dapat di pertayakan netralitasnya,” ujarnya.
Dirinya mengkhawatirkan apabila seorang ASN masuk ke dalam poltik praktis maka pelayanan publik tidak akan berjalan dengan baik dan hal tersebut jelas melanggar dari undang-undang ASN itu sendiri.
“Karena idealnya kalau seorang ASN ingin berpolitik maka harus non aktif dulu karena kalau tidak non aktif pasti tidak netral dalam mengambil kebijakan, karena hal tersebut dalam rangka mengefektifkan birokrasi agar tidak terjadi politisasi,” tutupnya. (yopi)
“Ada oknum atau orang-orang tertentu yang ingin keharmonisan Walikota dan Wakil Walikota pecah banyak orang-orang yang asal bos senang sehingga terjadi benturan gesekan politik,” jelasnya, Kamis (18/05).
Di sampaikan Hamzah, bahwa pihaknya telah mengetahui hal tersebut untuk itu dirinya berharap agar oknum-oknum tersebut tidak masuk ke dalam politik praktis.
“Walikota dan Wakilnya itu di usung oleh partai politik dan sudah bahwa mereka tidak boleh masuk ke dalam ikut dalam politik praktis, saya berharap agar para ASN bekerja sesuai dengan tupoksinya saja,karena intruksi dari kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota untuk di jalankan, jangan mengatur-atur sehingga terjadi perpecahan antar Wali dan Wakil,” tegasnya.
Disampaikan Hamzah bahwa sesuai dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) beberapa hari yang lalu dimana pimpinan tertinggi partai Gerindra telah memberikan instruksi kepada para kader yang menjadi pimpinan kepala daerah untuk dapat menarik benang merah menjaga kaharmonisasian antara kepala daerah dan pimpinan kepala daerah untuk saling harmonis sampai selesai masa jabatannya.
“Ini adalah suatu instruksi dari pimpinan kami dan untuk itu kami menghimbau kepada pihak-pihak yang ingin memecah belah Walikota dan Wakil Walikota untuk tidak melakukan hal tersebut,” teranganya.
Di ungkapkan Hamzah bahwa praktek penempatan posisi strategis di lingkungan balaikota syarat akan kepentingan kelompok tertentu,untuk itu kembali pihaknya menghimbau kapada seluruh oknum ASN untuk tidak masuk kedalam politik praktis.
“Saya tidak perlu sebutkan siapa tetapi saya sudah tau karena penempatan posisi strategis dan penempatan-penempatan posisi organisasi pemerintahan yang strategis dan ini oknum-oknum mereka masuk di sana seolah-olah bahwa Walikota dan Wakil Walikota tidak harmonis dan ini yang mereka ciptakan untuk itu kami fraksi Gerindra sebagai partai pendukung tidak akan tinggal diam untuk mengamati bahkan menyapu bersih-bersih oknum-oknum tertentu,” tandasnya.
Hal senada juga di sampaikan oleh Pengamat dan sekaligus dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat mengatakan, bahwa sebaiknya para ASN tidak masuk kedalam politik pratis karena hal ini tentu akan mempengaruhi netralitas di dalam birokrat.
“Idealnya ASN itu sebagai birokrat tugasnya sebagai pelayan publik kalau dia masuk ke dalam politik praktis maka dapat di pertayakan netralitasnya,” ujarnya.
Dirinya mengkhawatirkan apabila seorang ASN masuk ke dalam poltik praktis maka pelayanan publik tidak akan berjalan dengan baik dan hal tersebut jelas melanggar dari undang-undang ASN itu sendiri.
“Karena idealnya kalau seorang ASN ingin berpolitik maka harus non aktif dulu karena kalau tidak non aktif pasti tidak netral dalam mengambil kebijakan, karena hal tersebut dalam rangka mengefektifkan birokrasi agar tidak terjadi politisasi,” tutupnya. (yopi)
