Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tahun 2019 ini menargetkan meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tingkat Nindya setelah sebelumnya berhasil menyabet KLA tingkat Madya. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Bogor, Artiana Yanar Anggraini saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (28/03/2019).
Artiana menyebutkan, tahun 2017 Kota Bogor berhasil meraih tingkat Pratama. Kemudian tahun 2018 meningkat meraih tingkat Madya dan tahun 2019 diharapkan bisa meraih tingkat Nindya.
Guna meraih target tersebut kata Artiana berbagai upaya terus dilakukan. Antara lain dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) gugus tugas dari mulai tingkat Kecamatan hingga tingkat Kota. Rakor ini sendiri bertujuan untuk membangun komitmen, sinergitas program dan kegiatan serta peningkatan partisipasi dari masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan media massa serta ormas yang peduli terhadap anak.
Untuk memenuhi tingkat Nindya, cluster penilaian harus diatasi 700. Untuk tahun 2018 Kota Bogor memperoleh cluster penilaian 680 lebih.
“Kami berharap tahun 2019 Kota Bogor bisa meningkatkan cluster penilaian 700 lebih,” harapnya.
Artiana menjelaskan, untuk mencapai nilai tersebut sangat dibutuhkan sinergitas. Sinergitas itu sangat penting karena akan menambah penilaian termasuk inovasi dan administrasi pendukung.
“sinergitas harus ditingkatkan lagi. Kalau antar lembaga tidak sinergitas berarti tidak meningkat,” jelasnya.
Demikian juga kerja sama dengan media massa. Tahun 2017 dan 2018 kerja sama ini sudah ada tetapi tidak hitam di atas putih. Belum lama ini DPMPPA bekerja sama dengan Bagian Humas sudah mengadakan sosialisasi dengan media massa. Artinya secara administrasi yuridis pihaknya tidak membuat perjanjian atau kerjasama namun secara operasional sudah terlihat.
Lebih lanjut dia mengatakan, pada saat penilaian mandiri Kota Bogor sudah mendapat nilai tinggi tetapi begitu evaluasi lapangan terjadi pengurangan nilai. Pengurangan ini adalah berdasarkan pengamatan juri.
Selain sinergitas dan inovasi dia juga berharap tahun ini ada penambahan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 68 Kelurahan. Saat ini Kota Bogor baru memiliki dua PATBM. “Kita arahkan agar semua Kelurahan membentuk PATBM. Kalau ini bertambah tentu akan menambah penilaian,” katanya.
Pihaknya berharap dalam pelaksanaan kegiatan maupun tupoksi masing-masing perangkat daerah, masyarakat, lembaga dan organisasi lainnya tidak hanya mengejar kepada penilaian saja, tetapi secara operasional betul-betul sudah berpihak terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan anak khususnya.
“Karena itu marilah kita sama-sama melakukan satu kegiatan tidak secara formil saja tetapi lebih berorientasi kepada pemenuhan hak anak dan perlindungan khususnya,” kata Artiana. Sumber:humaskotabogor
Artiana menyebutkan, tahun 2017 Kota Bogor berhasil meraih tingkat Pratama. Kemudian tahun 2018 meningkat meraih tingkat Madya dan tahun 2019 diharapkan bisa meraih tingkat Nindya.
Guna meraih target tersebut kata Artiana berbagai upaya terus dilakukan. Antara lain dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) gugus tugas dari mulai tingkat Kecamatan hingga tingkat Kota. Rakor ini sendiri bertujuan untuk membangun komitmen, sinergitas program dan kegiatan serta peningkatan partisipasi dari masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan media massa serta ormas yang peduli terhadap anak.
Untuk memenuhi tingkat Nindya, cluster penilaian harus diatasi 700. Untuk tahun 2018 Kota Bogor memperoleh cluster penilaian 680 lebih.
“Kami berharap tahun 2019 Kota Bogor bisa meningkatkan cluster penilaian 700 lebih,” harapnya.
Artiana menjelaskan, untuk mencapai nilai tersebut sangat dibutuhkan sinergitas. Sinergitas itu sangat penting karena akan menambah penilaian termasuk inovasi dan administrasi pendukung.
“sinergitas harus ditingkatkan lagi. Kalau antar lembaga tidak sinergitas berarti tidak meningkat,” jelasnya.
Demikian juga kerja sama dengan media massa. Tahun 2017 dan 2018 kerja sama ini sudah ada tetapi tidak hitam di atas putih. Belum lama ini DPMPPA bekerja sama dengan Bagian Humas sudah mengadakan sosialisasi dengan media massa. Artinya secara administrasi yuridis pihaknya tidak membuat perjanjian atau kerjasama namun secara operasional sudah terlihat.
Lebih lanjut dia mengatakan, pada saat penilaian mandiri Kota Bogor sudah mendapat nilai tinggi tetapi begitu evaluasi lapangan terjadi pengurangan nilai. Pengurangan ini adalah berdasarkan pengamatan juri.
Selain sinergitas dan inovasi dia juga berharap tahun ini ada penambahan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 68 Kelurahan. Saat ini Kota Bogor baru memiliki dua PATBM. “Kita arahkan agar semua Kelurahan membentuk PATBM. Kalau ini bertambah tentu akan menambah penilaian,” katanya.
Pihaknya berharap dalam pelaksanaan kegiatan maupun tupoksi masing-masing perangkat daerah, masyarakat, lembaga dan organisasi lainnya tidak hanya mengejar kepada penilaian saja, tetapi secara operasional betul-betul sudah berpihak terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan anak khususnya.
“Karena itu marilah kita sama-sama melakukan satu kegiatan tidak secara formil saja tetapi lebih berorientasi kepada pemenuhan hak anak dan perlindungan khususnya,” kata Artiana. Sumber:humaskotabogor
