Wartadki.com| Bogor- Wali Kota Bogor Bima Arya memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2018 dalam Rapat Paripurna bersama para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jumat (8/3/2019).
Sejumlah capaian sepanjang 2018 disampaikan Bima Arya, mulai dari pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan hingga progres-progres pembangunan lainnya.
Bima mengungkapkan, awal 2018 ditandai dengan target Cakupan Kesehatan Universal (Universal Health Coverage / UHC) kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Kota Bogor dengan diterimanya plakat UHC dari BPJS Kesehatan. Data menyebutkan, per Desember 2018 jumlah penduduk kota Bogor yang telah menjadi peserta JKN/KIS telah mencapai 983.077 jiwa atau 96,25 persen dari total jumlah penduduk.
Pada saat yang sama, berbagai layanan publik terus diupayakan hadir lebih baik dan lebih mudah bagi warga Kota Bogor. “Semua pelayanan publik harus mudah diterima warga dan bisa diterima manfaatnya oleh setiap warga,” tegasnya.
Salah satu reformasi pelayanan publik yaitu layanan perizinan Kota Bogor yang bernama SMART (Sederhana, Mudah, Akuntabel, Ramah, Tepat Waktu) telah mendapatkan apresiasi mulai dari tingkat provinsi maupun nasional yang masuk 100 peringkat teratas pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Aplikasi lain yang juga mendapatkan apresiasi adalah Anjas Go-Clear (Aplikasi Nominatif Jabatan Struktural Government – Clear) yang merupakan sebuah sistem pendukung keputusan untuk pengadaan posisi struktural.
Masih dalam aspek pelayanan publik, lanjut Bima, tiga instansi di Kota Bogor mendapat apresiasi khusus dari Kemenpan-RB. Ketiganya adalah RSUD Kota Bogor yang masuk kategori A (Pelayanan Prima), lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masuk kategori A- (sangat baik) dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil masuk kategori B (baik).
“Ombudsman Republik Indonesia juga memberikan Kota Bogor peringkat atas standar pelayanan publik dengan nilai 86,49 atau masuk dalam kategori zona hijau. Capaian jauh lebih baik dari pembahasan di 2017 yang menempatkan kota Bogor di zona kuning dengan nilai 75,84,” ungkap Bima.
2018 juga ditandai berhasilnya Kota Bogor mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk kedua kalinya. “Ini adalah sejarah yang penting sekaligus memacu semangat bagi kami untuk terus menghadirkan tata kelola keuangan transparan dan akuntabel,” tandasnya.
Bima juga menyebutkan titik kemacetan di Jalan RE Martadinata akan terurai dalam waktu dekat karena saat ini sedang dilaksanakan proyek pembangunan flyover yang melintas di atas rel kereta api. “Pembiayaannya dari Kementerian PUPR. Insya Allah, pada 2020 flyover Martadinata sudah dapat digunakan dan akan mengurai masalah kemacetan di daerah tersebut,” kata dia.
Capaian lain yang juga dibahas dalam LKPJ tersebut adalah meningkatnya prestasi Kota Bogor di ajang Pekan Olahraga Daerah (PORDA) tingkat Jawa barat dengan raihan 57 emas, 35 perak, dan 71 emas.
Dua inovasi yang inspiratif juga dipaparkan Bima Arya, yakni penyelenggaraan program Sekolah Ibu yang sudah mencetak 4.080 wisudawan kaum ibu di Kota Bogor. Bahkan, catatan Pengadilan Agama Kota Bogor menyebut angka perceraian cenderung menurun.
Tak ketinggalan, program pengurangan penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan dan toko modern yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 61/2018. Dengan sosialisasi yang masif, kampanye bertajuk Botak (Bogor Tanpa Kantong Plastik) itu untuk semakin menguatkan pemahaman warga untuk tidak lagi menggunakan kantong plastik kompilasi pembelian. “Sejauh ini diterima dengan baik, termasuk oleh pelaku retail maupun warga,” tandasnya.
Pada tahun ini juga Kota Bogor telah menyelesaikan dengan baik pelaksanaan dua pesta demokrasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bogor dengan baik dan lancar dengan tingkat pemilihan menurut catatan KPU Kota Bogor mencapai 75,38 Persen dari DPT atau lebih baik dari pelaksanaan pesta demokrasi sebelumnya.
