Wartadki.com|Bogor – Di hari pertama kerja pasca perawatan dan isolasi Covid-19 selama satu bulan, Wali Kota Bogor Bima Arya langsung melakukan sejumlah pemantauan di lapangan. Salah satunya meninjau penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak di Kecamatan Bogor Utara, Selasa (28/4/2020).
Dalam kesempatan tersebut, secara simbolis Bima Arya menyerahkan langsung bantuan kepada 10 warga penerima manfaat kategori non-DTKS dari anggaran Pemkot Bogor. “Disalurkan secara bertahap lewat PT Pos Indonesia. Dari 23.000 KK non-DTKS, yang sedang disalurkan mulai hari ini ada 19.000 KK. Nilainya Rp500.000 selama empat bulan,” ungkap Bima.
Ia menegaskan, kunci dari penyaluran bansos ini adalah pendataan yang akurat. “Mana yang masuk DTKS, Non-DTKS, mana yang sudah diberikan, mana yang belum. Jadi saya perintahkan Dinas Kominfo berkoordinasi dengan Dinsos, Camat, Lurah, untuk memiliki data real time. Nanti akan kita tayangkan ke publik dan ada saluran pengaduan khusus. Mudah-mudahan besok bisa diumumkan,” jelasnya.
“Jadi, bagi warga yang merasakan ketidakadilan, bisa melaporkan ke hotline yang sedang kami siapkan itu. Dan kita bisa mengecek terus. Yang sudah menerima akan kami tandai dengan stiker khusus untuk mengetahui mana yang sudah dibantu. Jadi jangan sampai ada penerima ganda,” tambah dia.
Posko aduan bansos itu, lanjut Bima, akan dipusatkan di Balaikota Bogor. “Semua terkonsentrasi di Balaikota. Kalau di Posko Gugus Tugas fokus untuk bantuan medis, relawan dan koordinasi teknis lainnya. Tetapi di Balaikota saya akan fokuskan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penyaluran bansos untuk warga,” katanya.
Bima menegaskan, bagi aparatur wilayah yang terbukti atau ada indikasi main-main dengan dana bansos, maka akan ditindak tegas. “Tidak responsif saja pasti saya copot. Apalagi kalau main-main, apalagi tidak amanah dalam menyalurkan bantuannya. Itu pasti akan pasti seret untuk pidana. Termasuk RT, RW, semuanya. Jangan ada yang main-main dalam musibah ini. Karena kuncinya ini. Tidak bisa kita tegas di lapangan kalau bansosnya tidak dikawal sampai ke dapur masing-masing,” terang Bima. (humas)
Ia menegaskan, kunci dari penyaluran bansos ini adalah pendataan yang akurat. “Mana yang masuk DTKS, Non-DTKS, mana yang sudah diberikan, mana yang belum. Jadi saya perintahkan Dinas Kominfo berkoordinasi dengan Dinsos, Camat, Lurah, untuk memiliki data real time. Nanti akan kita tayangkan ke publik dan ada saluran pengaduan khusus. Mudah-mudahan besok bisa diumumkan,” jelasnya.
“Jadi, bagi warga yang merasakan ketidakadilan, bisa melaporkan ke hotline yang sedang kami siapkan itu. Dan kita bisa mengecek terus. Yang sudah menerima akan kami tandai dengan stiker khusus untuk mengetahui mana yang sudah dibantu. Jadi jangan sampai ada penerima ganda,” tambah dia.
Posko aduan bansos itu, lanjut Bima, akan dipusatkan di Balaikota Bogor. “Semua terkonsentrasi di Balaikota. Kalau di Posko Gugus Tugas fokus untuk bantuan medis, relawan dan koordinasi teknis lainnya. Tetapi di Balaikota saya akan fokuskan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penyaluran bansos untuk warga,” katanya.
Bima menegaskan, bagi aparatur wilayah yang terbukti atau ada indikasi main-main dengan dana bansos, maka akan ditindak tegas. “Tidak responsif saja pasti saya copot. Apalagi kalau main-main, apalagi tidak amanah dalam menyalurkan bantuannya. Itu pasti akan pasti seret untuk pidana. Termasuk RT, RW, semuanya. Jangan ada yang main-main dalam musibah ini. Karena kuncinya ini. Tidak bisa kita tegas di lapangan kalau bansosnya tidak dikawal sampai ke dapur masing-masing,” terang Bima. (humas)
