DKIJakarta- dalam rangka penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (PTUN) .PT. Multi Terminal Indonesia/MTI atau IPC Logistic, melakukan Penandatanganan Kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri JakarTa Utara.
Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan oleh Tony Hajar Andenoworih, selaku Direktur Utama IPC Logistic dan Kepala Kejaksaan Negeri(Kajari) Jakarta UtaraRoberth M Tacoydi Ancol Jakut (26/05).
Turut hadir dan menyaksikan penandatanganan tersebut, Direktur Keuangan dan Penunjang MTI, Miftahul Huda dan dari pihak kejaksaan Kasi Datun, Pitoyo, Malini Sianturi, Imelda Siagian ,Rina Leo dan Anton Hardiman.
“Sebagai salah satu anak perusahaan dari operator pelabuhan terbesar di Indonesia sekaligus sebagai perusahaan yang sedang melakukan transformasi dan pembangunan, IPC Logistic/MTI dalam menjalankan kegiatan usahanya berkomitmen untuk patuh pada peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Tony.
Lebih jauh dijelaskan, kerja sama antara IPC Logistic dan kejaksaan dalam penyelesaian masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, ini meliputi pemberian bantuan hukum, pendapat hukum (Legal Opinion/LO) dan atau pendampingan (Legal Assistance) dan mediator atau fasilitator untuk pemulihan atau penyelamatan keuangan, kekayaan, aset, serta permasalahan lain dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PT. MTI/IPC Logistic.
“Ketika terjadi permasalahan hukum di PT MTI/IPC Logistic, maka ada suatu bantuan hukum dalam menyelesaikan suatu perselisihan atau permasalahan, tentunya dari sudut pandang kejari itu sendiri, ” tambahnya.
Menurutnya, kesepakatan bersama ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh PT MTI/IPC Logistic maupun rencana kegiatan dan pengembangan perusahaan ke depannya. (Dewi)
